Gugus Tugas Covid-19 Siapkan 4 Syarat Pelonggaran PSBB

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah

    Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mulai memberi arahan agar mempersiapkan adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Gugus Tugas pun disebut Doni sudah mulai merancang sejumlah kriteria jika pelonggaran mulai diterapkan.

    "Bapak Presiden telah berikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran," ujar Doni usai rapat terbatas membahas evaluasi PSBB dengan Jokowi, Selasa, 12 Mei 2020.

    Doni mengatakan dalam upaya melakukan pelonggaran dan menyusun skenarionya, Gugus Tugas akan memberi 4 kriteria. Pertama adalah upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi. Kedua berhubungan dengan waktu, yakni timing pelonggaran akan dilakukan. Ketiga prioritas bidang apa termasuk daerah mana yang perlu dilakukan pelonggaran. Adapun yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah.

    "Ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," kata Doni.

    Untuk fase pertama yakni prakondisi, Doni menjelaskan pemerintah mengharapkan prakondisi ini didapatkan melalui sejumlah rangkaian kajian akademis, melibatkan pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan.

    Adapun pelaksanaan pelonggaran ini, kata Doni baru bisa dijalankan bila wilayah terkait sudah menunjukkan penurunan kurva kasus positif Covid-19.

    "Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelonggaran," kata dia.

    Penentuan waktu pelonggaran juga juga akan tergantung dengan kesiapan masyarakat. Doni mengatakan bila masyarakat nampak tidak siap, pelonggaran tidak mungkin dilakukan.

    "Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," kata Doni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.