Jokowi Minta Pelonggaran PSBB Dilakukan Secara Hati-hati

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelonggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan secara hati-hati. Ia mengatakan pelonggaran harus didasarkan pada data di lapangan.

    "Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai evaluasi pembatasan sosial berksala besar (PSBB), Selasa, 12 Mei 2020.

    Jokowi mengatakan pelonggaran hanya bisa dilakukan jika didasarkan pada data-data lapangan pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar.

    Ia mengatakan sejauh ini pemerintah sudah melaksanakan PSBB di 4 provinsi dan 72 kabupaten. Ada pula daerah lain yang tak menerapkan PSBB, namun menggunakan pendekatan lain untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Ia mengatakan hal ini harus terus dievaluasi pelaksanaannya.

    Secara keseluruhan, Jokowi mengatakan hasil yang didapat dari wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB itu beragam. Ada yang efektif menekan angka kasus, namun ada pula yang justru terus bertambah.

    "Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak drastis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun, tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif. Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.