Demokrat Tolak Revisi UU Minerba ke Pembahasan Tingkat Dua

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua. Partai Demokrat meminta pemerintah dan DPR berfokus pada penanganan Covid-19.

    "Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan dan pengembalian keputusan atas RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk diteruskan di tingkat selanjutnya dan menunda pembahasan hingga masa darurat Covid-19 berakhir," kata anggota fraksi, Sartono Hutomo, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Senin, 11 Mei 2020.

    Sartono menuturkan, fraksinya mendesak pemerintah agar lebih memikirkan penanganan Covid-19 dan menyelamatkan perekonomian nasional imbas wabah ini. "Tunda semua agenda yang tidak berkaitan dengan Covid-19 hingga masa darurat dinyatakan berakhir," ucap dia.

    Ketimbang melanjutkan pembahasan, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dan Komisi Energi DPR RI lebih baik fokus pada masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Ia mengusulkan agar dibahas pemberian diskon tarif listrik oleh PLN, penurunan harga BBM, memastikan ketersediaan gas 3 kilogram, dan skema bantuan lainnya.

    "Meminta pemerintah memperhatikan pertambangan rakyat dan pekerja tambang yang terancam mata pencahariannya akibat Covid-19," ujar dia.

    Selain itu, kata Sartono, revisi UU Minerba ini menuai pro-kontra masyarakat. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta agar draft revisi UU ini dimatangkan kembali dan lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. "Khususnya terkait perubahan nomenklatur, izin pertambangan, tata kelola tambang rakyat, mekanisme impor dan ekspor, serta dampaknya terhadap lingkungan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.