Gugus Tugas Jelaskan Kurva Covid-19 Landai Versi Pemerintah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan maksud pemerintah soal kurva Covid-19 melandai. Wiku mengatakan bahwa yang dimaksud adalah laju kasus menurun yang dilihat per minggu dari 10 provinsi dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia.

    “Jadi, yang dimaksud kurva melandai ini adalah suatu tren yang dilihat mingguan. Apabila tren mingguan turun, itulah yang disebut melandai. Jadi kurvanya tidak melandai, tapi laju penambahannya yang menurun. Jadi, otomatis jumlahnya kumulatif-nya stagnan dan landai,” ujar Wiku via telekonferensi, Senin, 11 Mei 2020.

    Laju kasus Covid-19 ini, kata Wiku, tentu fluktuatif. Bisa saja naik dan bisa saja turun. “Misalnya pada April sempat meningkat. Kemudian, kemudian turun, lalu naik lagi. Makanya enggak bisa dilihat harian tapi mingguan,” ujar dia.

    Klaim itu sempat dikritik oleh Peneliti dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), Iqbal Elyazar. Dia mengatakan, sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan, Indonesia belum menampilkan kurva epidemi yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. "Karena itu, adanya klaim terjadinya penurunan kasus baru Covid-19 cukup meragukan," kata Iqbal, Jumat lalu.

    Keterbatasan dan keterlambatan tes spesimen, ujar Iqbal, membuat laporan kasus yang dirilis pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    “Pemerintah perlu secara terbuka dan transparan menyampaikan data jumlah pemeriksaan PCR dan lamanya waktu pemeriksaan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menaikkan kepercayaan publik terhadap kurva epidemi yang akan dikeluarkan pemerintah,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.