TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan pengujian dengan polymerase chain reaction (PCR) dan pendisiplinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara masif. Mufida mengungkapkan, sampai saat ini pengujian dengan PCR masih relatif sedikit di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.
“Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 1.489 tes per 1 juta penduduk," ujar Mufida dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020. Bahkan Kolombia sudah melakukan 2.848 tes per 1 juta penduduk.
Berdasarkan data worldometers per 10 Mei 2020, Indonesia baru melakukan sekitar 579 tes per 1 juta populasi. Sedangkan Malaysia sudah 7.938 tes per 1 juta populasi.
Sampai 10 Mei atau 2 bulan 8 hari dari pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, pengujian dengan PCR di Indonesia baru dilakukan terhadap 113.452 spesimen dengan tingkat positif mencapai 12,4 persen.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS itu, idealnya uji PCR dilakukan terhadap satu persen penduduk suatu negara, sehingga Indonesia dengan jumlah penduduk 270 sampai 300 juta, maka pengujian dengan PCR itu semestinya dilakukan terhadap 2,7 sampai 3 juta spesimen yang tersebar di daerah-daerah yang sudah ditemukan kasus positif.
Apalagi laboratorium sudah banyak yang bisa melakukan pengujian dengan PCR di Indonesia. Jumlahnya mencapai 70 laboratorium, meskipun masih banyak berada di kota-kota besar khususnya di Jakarta dan Pulau Jawa.
Banyak pihak di Indonesia lebih banyak melakukan rapid test dengan antigen. Padahal, kata Mufida, temuan kasus positif melalui pengujian dengan PCR masih dinilai sebagai kunci untuk melakukan langkah lanjutan memutus penyebaran virus.
"Tanpa pengujian PCR yang masif, akan sulit mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia."
Ia khawatir jika tes berbasis PCR itu tidak segera dilakukan secara masif, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia masih berlangsung panjang dan periode pemulihan masih lama.
Selain tes masif PCR, kata Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes laboratorium. Masih banyak korban yang meninggal, terpaksa dimakamkan dengan proses prosedur baku pelaksanaan Covid-19, karena hasil tesnya belum keluar.
