APD Donasi Swasta dan Masyarakat Banyak yang Tak Tersertifikasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) yang akan didistribusikan dari gudang Pertamina Logistik, Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Pertamina memberikan bantuan 185 ribu APD untuk mendukung kinerja tenaga medis di 70 Rumah Sakit BUMN yang disalurkan melalui Pertamina Bina Medika IHC. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Petugas memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) yang akan didistribusikan dari gudang Pertamina Logistik, Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Pertamina memberikan bantuan 185 ribu APD untuk mendukung kinerja tenaga medis di 70 Rumah Sakit BUMN yang disalurkan melalui Pertamina Bina Medika IHC. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Rochsis Mandoko, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengapresiasi sumbangan dan donasi alat pelindung diri (APD) yang diberikan oleh pihak swasta atau kelompok masyarakat. Namun, Rochsis menyebut sebagian besar APD hasil donasi tersebut tidak dapat digunakan lantaran tak tersertifikasi kualitasnya.

    "Misalnya hazmat suit yang kami dapat ternyata tidak dapat menahan partikel virus. Bahwa sumbangan atau donasi APD sebaiknya sudah tersertifikasi. Bisa ikut standar Eropa, AS," ujar Rochsis dalam diskusi daring Amnesty International Indonesia pada Ahad, 10 Mei 2020.

    Sebelumnya, pada awal April 2020, pemerintah mengklaim telah mendistribusikan lebih dari 300 ribu APD ke seluruh provinsi di Indonesia. APD ini didistribusikan kepada para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

    Ratusan ribu APD itu dengan rincian; 85 ribu APD di DKI Jakarta, 55 ribu APD di Jawa Barat, 20 ribu APD di Jawa Timur, 10 ribu APD di DI Yogyakarta, 12 ribu APD di Bali, 10 ribu APD di Banten, serta 5 ribu APD di luar Pulau Jawa dan Bali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.