PA 212 Berharap Amien Rais dan Zulkifli Hasan Berbaikan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan berbincang dengan tokoh reformasi Amien Rais dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua MPR Zulkifli Hasan berbincang dengan tokoh reformasi Amien Rais dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif berharap Amien Rais dan Zulkifli Hasan berbaikan. Slamet ingin pendiri dan ketua umum Partai Amanat Nasional itu berdamai untuk membesarkan partai dan konsolidasi menyongsong Pemilu 2024.

    "PA 212 sangat berharap kepada Ayahanda Profesor Amien Rais dan Kakanda Zulkifli Hasan untuk bisa duduk bersama kembali besarkan PAN," kata Slamet kepada Tempo, Ahad, 10 Mei 2020.

    Slamet meminta PAN tak melupakan jasa Amien sebagai pendiri dan sosok yang sudah membesarkan partai. Ia mengusulkan agar Amien mendapat tempat layak di PAN. Sebaliknya, kata Slamet, pihak yang kalah untuk menghormati hasil Kongres V PAN yang lalu.

    "Dahulukan kepentingan umat daripada ambisi pribadi dan kelompok. Jika PAN terpecah maka akan melemahkan perjuangan umat Islam juga," kata Slamet.

    Hal ini disampaikan Slamet menanggapi kabar rencana pendirian partai baru oleh Amien Rais dan para loyalisnya. Rencana ini imbas dari perseteruan Kongres V PAN Februari lalu yang kembali memenangkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN.

    Loyalis Amien, Asri Anas sebelumnya mengatakan ada kemungkinan Amien menggandeng para alumni 212. Namun Anas enggan merinci penjajakan yang sudah dilakukan Amien.

    Menurut Slamet, PA 212 menghormati kebebasan politik siapa pun, termasuk Amien untuk mendirikan sebuah partai. Namun, ia menegaskan PA 212 tak akan bergabung seumpama diajak ke partai anyar itu.

    "Kami pastikan PA 212 tidak akan bergabung dengan partai apa pun. Kami akan mendukung siapa pun yang berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman," ujar Slamet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.