BP2MI Catat 126.742 Pekerja Migran Sudah Pulang Kampung

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serikat Buruh Migran Indonesia menggelar aksi Hari Buruh Migran Internasional di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Serikat Buruh Migran Indonesia menggelar aksi Hari Buruh Migran Internasional di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melaporkan sebanyak 126.742 pekerja migran Indonesia (PMI) telah kembali ke tanah air. “Baik dengan transportasi darat, laut, maupun udara,” kata Benny dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube BNPB, Sabtu, 9 Mei 2020.

    Dari 126.742 PMI, sebanyak 33.434 pekerja migran memilih kepulangan secara mandiri pada periode 1 Januari-23 Maret. Kemudian 17.884 PMI difasilitas BP2MI pada periode 1 Januari-8 Mei 2020, dan 75.424 PMI dalam penanganan Gugus Tugas Nasional pada periode 2 Maret-25 April 2020.

    Benny menyebutkan, sebanyak 9.553 PMI yang bekerja di kapal pesiar telah dilayani kepulangannya. Selanjutnya, kepulangan PMI melalui Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun sebanyak 30.649. Sedangkan melalui Entikong dan Aru di Kalimantan Barat sebanyak 22.704 PMI, dan melalui Nunukan 296 PMI.

    Para PMI yang telah pulang berasal dari 83 negara penempatan. Dalam periode 1 Januari-23 Maret 2020, sebanyak 11.699 PMI dari Malaysia, 8.953 PMI dari Hongkong, 5.405 PMI dari Taiwan, 2.822 PMI dari Singapuran, dan 4.555 lain-lain.

    Adapun kepulangan dalam periode 1 Januari-8 Mei 2020, sebanyak 7.951 PMI dari Amerika Serikat. Kemudian 1.154 PMI dari Uni Emirat Arab, 5.532 PMI dari Malaysia, 586 PMI dari Sri Lanka, dan 2.661 lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.