Pertama Kali Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19 Mencapai 500

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian memeriksa bak truk di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020. Pemerintah menyatakan masyarakat Indonesia tetap dilarang mudik, tapi ada pengecualian bagi ASN, prajurit TNI dan Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan LSM yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19 serta masyarakat yang keluarganya meninggal atau keluarga sakit, repatriasi, pekerja migran Indonesia, TKI, dan pelajar atau mahasiswa yang akan kembali ke tanah air. ANTARA

    Petugas kepolisian memeriksa bak truk di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020. Pemerintah menyatakan masyarakat Indonesia tetap dilarang mudik, tapi ada pengecualian bagi ASN, prajurit TNI dan Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan LSM yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19 serta masyarakat yang keluarganya meninggal atau keluarga sakit, repatriasi, pekerja migran Indonesia, TKI, dan pelajar atau mahasiswa yang akan kembali ke tanah air. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, melaporkan adanya penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 sebanyak 533 kasus, pada Sabtu, 9 Mei 2020.

    “Sehingga total menjadi 13.645 kasus,” kata Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Youtube BNPB, Sabtu, 9 Mei 2020.

    Jika membandingkan data sebelumnya, ini pertama kalinya jumlah penambahan kasus baru positif covid-19 di atas 500. Sejak diumumkan adanya kasus pertama di Indonesia, penambahan kasus tertinggi terjadi pada 5 Mei 2020 dengan 484 kasus.

    Yurianto juga melaporkan terdapat 113 orang pasien sudah sembuh, sehingga total menjadi 2.607 kasus. Terdapat 16 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi Covid-19 positif sehingga menjadi 959 orang.

    Adapun jumlah orang dalam pemantauan (ODP) ada 246.847 kasus, dan 29.690 kasus pasien dalam pengawasan (PDP).

    Menurut dia, gambaran tersebut menjadi poin untuk bisa melihat seberapa disiplin masyarakat mematuhi untuk menjaga jarak, tetap di rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menggunakan masker.

    “Ini lah yang kemudian menjadi ukuran. Karena ini lah cara kita mengendalikan penularan Covid-19 ini,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.