Nasdem Anggap Bansos Ditempeli Muka Kepala Daerah sebagai Pembeda

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil KPK, La Ode Syarif (kiri) berbincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemda se-Sulawesi Tenggara dengan BPN dan Direktorat Jenderal Pajak di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 21 Agustus 2019. Pihak KPK mencatat sebanyak 267 perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara menunggak pajak. ANTARA

    Wakil KPK, La Ode Syarif (kiri) berbincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemda se-Sulawesi Tenggara dengan BPN dan Direktorat Jenderal Pajak di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 21 Agustus 2019. Pihak KPK mencatat sebanyak 267 perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara menunggak pajak. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan tidak ada teguran dari partainya untuk Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi terkait karung beras untuk bantuan warga yang bergambar wajahnya. Menurut Hermawi, tidak ada maksud lain dari Ali Mazi kecuali untuk membedakan bantuan dari pemerintah provinsi dengan yang lainnya.

    "Karena bantuan, kan, datang dari berbagai pihak. Kementerian Sosial, Kabupaten, dan pihak swasta," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Mei 2020.

    Hermawi menampik jika karung beras berwajah kadernya itu bermotif pencitraan terkait pemilihan kepala daerah. Pasalnya Ali Mazi tidak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara karena sudah dua periode.

    "Pencitraan untuk apa. Beliau, kan, sudah sangat dikenal sebagai gubernur yang mengakar, dua periode, pengacara kawakan, dan juga pernah jadi ketua partai," ucap Hermawi.

    Ia pun meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap Ali Mazi dan dapat memaklumi langkahnya itu.

    Karung beras bergambar wajah Ali Mazi menimbulkan kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya mantan pimpinan KPK La Ode Muhammad Syarif.

    Syarif mempertanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyablon setiap karung beras itu. Ia menilai langkah ini tidak tepat karena beras itu merupakan bantuan dari pemerintah yang menggunakan uang rakyat.

    "Kalau pakai uang pribadi pun, lebih mulia tidak pakai poto. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui," cuit Syarif di akun Twitternya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.