Fadli Zon Sindir Muhadjir Ibarat Menteri Baru Bangun Tidur

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyindir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang kembali menyinggung keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan karantina wilayah (Lockdown) dalam menangani Covid-19. Menurut Fadli, Muhadjir seharusnya bicara sejak dulu saat usulan itu pertama kali dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    "Ini menteri seperti baru bangun tidur dan komentarnya salah waktu dan salah sasaran. Tak berguna," kata Fadli dalam akun Twitternya, Jumat, 8 Mei 2020. Fadli menjelaskan komentar Muhadjir telat 1,5 bulan. Pasalnya diskusi soal karantina wilayah ini dimulai pada Maret 2020.

    Dalam sebuah diskusi, Muhadjir mengatakan ia heran dengan usulan karantina wilayah dari berbagai pihak. Opsi itu, kata dia, memiliki risiko yang panjang termasuk pada perekonomian.

    Menurut Muhadjir bila lockdown diterapkan maka pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat hingga hewan peliharaan. Ia pun menyebut hal konyol jika DKI Jakarta menerapkan kebijakan itu.

    "Jadi kalau kami me-lockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu, kan, usulan paling konyol, tidak mungkin kami melakukan," ujarnya kemarin.

    Karena itu, kata Muhadjir, pemerintah pusat memilih menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Lewat PSBB, pemerintah bisa melakukan pengetatan atau melakukan pelonggaran jika Covid-19 mulai mereda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.