Polri Belum Terapkan Sanksi Denda Selama Masa PSBB

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan Polisi dan Dinas perhubungan saat melakukan penyekatan pemudik di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2020. Pemeriksaan diantara perbatasan Bekasi dan Jakarta tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas gabungan Polisi dan Dinas perhubungan saat melakukan penyekatan pemudik di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2020. Pemeriksaan diantara perbatasan Bekasi dan Jakarta tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri belum memberlakukan denda kepada masyarakat selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehubungan dengan pandemi Covid-19.

    "Sampai saat ini, sementara masih memberikan teguran, pembubaran kerumunan, dan putarbalik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono saat dihubungi pada Kamis, 7 Mei 2020.

    Kepolisian telah mengeluarkan lebih dari 28 ribu teguran baik tertulis maupun lisan. Sedangkan untuk keramaian, sudah ada lebih dari 610 ribu kerumunan massa yang dibubarkan. Dan, lebih dari 32 ribu kendaraan mudik diputarbalik.

    Polri masih terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mensukseskan kegiatan PSBB di lapangan. "Semuanya kami cek. Kami berikan edukasi dan imbauan," kata Argo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.