Kemenag Berharap Arab Saudi Umumkan Kepastian Haji pada 12 Mei

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ibadah Haji. Getty Images

    Ilustrasi Ibadah Haji. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar berharap Arab Saudi mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji tahun 2020 setidaknya pada 12 Mei.

    "Koordinasi kami dengan pihak Konsul Haji KJRI Jeddah, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi terkait haji tahun ini, apakah jalan atau bagaimana," kata dia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

    Dia mengatakan Arab Saudi sebagaimana Indonesia, saat ini masih fokus pada percepatan penanganan Covid-19 demi keselamatan dan kesehatan warganya.

    Dia mengatakan Kemenag terus memantau perkembangan dan menunggu keputusan resmi dari Saudi.

    Akan tetapi, dia mengatakan jika terlalu lama Saudi memutuskan kepastian penyelenggaraan haji maka persiapan akan mepet.

    "Pada 20 Ramadan sampai 10 Syawal ini, Saudi memasuki masa libur musim panas. Jika baru diputuskan setelah libur, maka untuk persiapan terlalu mepet karena operasional haji dimulai bulan Zulqaidah," katanya.

    Nizar mengaku mendengar informasi bahwa Pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali akses Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk salat Tarawih. Termasuk juga akses masyarakat untuk tawaf sunnah (bukan thawaf umrah).

    "Setelah akses kembali dibuka, semoga Saudi segera umumkan kepastian pelaksanaan haji tahun ini, jalan atau tidak," katanya.

    Nizar mengatakan proses persiapan penyelenggaraan haji di Indonesia tetap berjalan. Manasik haji nontatap muka (daring) sudah dilakukan dengan video melalui media sosial.

    "Saat ini kami mengintensifkan penyebaran video manasik haji melalui media sosial Kementerian Agama agar lebih mudah diakses masyarakat," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.