TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, meminta pemerintah menyiapkan jaring pengaman untuk mencegah masyarakat terusir dari rumah sewa atau kontrakan di tengah pandemi Covid-19.
“Kondisi ini penting dan harus segera ditindaklanjuti,” kata Elisa dalam telekonferensi, Rabu, 5 Mei 2020.
Elisa mengatakan, lembaganya menerima 71 pengaduan pada 20-24 April 2020, terkait kesulitan mencicil uang sewa kontrakan selama pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah.
Pengaduan datang dari kalangan pedagang kaki lima, buruh harian, pedagang, pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh cuci, pegawai toko, pengemudi taksi dan ojek online, dan terapis online.
Dari sejumlah daerah asal pengadu, Elisa mengatakan bahwa DKI Jakarta memiliki porsi penyewa lebih besar. “35 persen rumah tangga DKI adalah penyewa,” kata dia.
Ia pun menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang memungkinkan penangguhan dan penghapusan biaya sewa kontrakan.
Pemerintah juga diminta berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mendata dan menerima laporan penduduk yang terusir dan tinggal di hunian tidak layak secara fisik.
Elisa juga meminta pemerintah menyediakan hunian sementara bagi warga yang terusir dari kontrakan karena pandemi Covid-19. Misalnya, dengan memanfaatkan gedung olah raga, sekolah, tempat ibadah, dan balai latihan kerja.