PAN Gerak Cepat Bahas Pengganti Hanafi Rais di DPR

Reporter

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif (kedua kiri) memberikan undangan "Malam Munajat 212" kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) disaksikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kedua kanan), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kanan), dan Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak (kiri) berfoto bersama saat deklarasi dukungan PA 212 kepada PAN di Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PAN (Partai Amanat Nasional) Eddy Soeparno mengatakan partainya tengah membahas pengganti Hanafi Rais yang meninggalkan kursi DPR dan jabatan Ketua Fraksi PAN di DPR.

Belum ditentukan penggantinya. Masih dibahas satu-dua hari ini," kata Eddy saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu 6 Mei 2020.

PAN gerak cepat mengurus penggantian Hanafi Rais yang baru kemarin, Selasa, 5 Mei 2020, menyatakan secara resmi mundur dari kader dan anggota DPR via surat bermaterai. 

Dalam surat pengunduran dirinya, putra sulung pendiri PAN Amien Rais tersebut menilai PAN mulai konformis dengan pemerintah.

"Bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," kata dia.

Menanggapi pengunduran diri Hanafi Rais, Eddy menyatakan tak mempermasalahkannya.

"Pada prinsipnya kami menghormati sikap dan keputusan setiap kader PAN," kata Eddy melalui pesan singkat kemarin.

Menurut Eddy, setiap kader PAN bebas menentukan sikap dalam membaktikan diri terhadap partai dan masyarakat. Ia meyakini setiap politikus dapat memilih cara masing-masing untuk berkontribusi.






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

3 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

3 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

4 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

5 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

5 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.


Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

5 hari lalu

Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR RI menyetujui permohonan pemberian status warga negara Indonesia kepada calon pemain timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh.