Epidemiolog UI Minta Pemerintah Waspada Gelombang Kedua Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang memasuki bus Antar Kota antar Propinsi (AKAP) setelah pemberitahuan larangan mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Pemerintah resmi melarang warga mudik Lebaran ke kampung halaman demi mencegah pandemi virus corona (covid-19) yang berlaku secara efektif pada Jumat, 24 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

    Penumpang memasuki bus Antar Kota antar Propinsi (AKAP) setelah pemberitahuan larangan mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Pemerintah resmi melarang warga mudik Lebaran ke kampung halaman demi mencegah pandemi virus corona (covid-19) yang berlaku secara efektif pada Jumat, 24 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta pemerintah waspada terhadap kemungkinan gelombang kedua Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Dia mengatakan lonjakan jumlah kasus positif virus Corona di DKI Jakarta bisa kembali terjadi dalam arus balik mudik 2020. “Gelombang kedua itu bisa terjadi ketika ada arus balik,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 5 Mei 2020.

    Pemerintah memang sudah resmi melarang masyarakat untuk mudik. Tetapi sudah ada ratusan ribu orang yang terlanjur pulang kampung sebelum larangan itu diberlakukan. Maka itu, kemungkinan arus balik dari kampung halaman ke wilayah DKI Jakarta masih mungkin terjadi.

    Pandu meminta pemerintah perlu memberlakukan larangan orang masuk ke DKI Jakarta untuk mencegah gelombang kedua penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah mewanti-wanti akan menerbitkan aturan yang melarang warga untuk kembali ke DKI Jakarta. “Itu untuk mencegah gelombang kedua, kalau benar angka positif Covid-19 di DKI turun terus,” kata dia.

    Di lain sisi, Pandu sebenarnya sangsi dengan klaim Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo perihal perlambatan pertambahan kasus positif di DKI Jakarta. Doni menyebut perlambatan itu disebabkan oleh kesuksesan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan sejak 10 April 2020. “Masih terlalu dini untuk bilang landai,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.