Formappi Kritik Satgas DPR Lawan Covid-19: Rawan Disalahgunakan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kemasan baru jamu dari Satgas Covid-19 DPR RI (setelah memiliki izin edar BPOM). Dok. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Kemasan baru jamu dari Satgas Covid-19 DPR RI (setelah memiliki izin edar BPOM). Dok. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyorot pembentukan Satgas DPR Lawan Covid-19 yang diinisiasi sejumlah anggota DPR.

    Dia menilai DPR bertindak terlalu jauh dari fungsinya yang mencakup legislasi, pengawasan, dan anggaran.

    "Dengan pola kerja turun langsung mereka seperti tak percaya dengan apa yang dikerjakan oleh Satgas Penanganan Covid-19 bentukan pemerintah," kata Lucius kepada Tempo pada Senin lalu, 4 Mei 2020.

    Lucius berpendapat keberadaan Satgas DPR Lawan Covid-19 pimpinan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sepintas tampak mulia. Namun juga berpotensi melakukan penyalahgunaan sebab pelaksanaan fungsi DPR selama ini nyaris tanpa kontrol.

    Kegiatan Satgas DPR Lawan Covid-19 mengumpulkan dan menyalurkan donasi dinilai Lucius Karus tak sesuai dengan bidang kerja DPR yakni legislasi dan pengawasan.

    Menurut Lucius, kerja-kerja Satgas DPR Lawan Covid-19 yang bersifat teknis bisa tumpang tindih dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

    Satgas DPR Lawan Covid-19 mulai menuai kritik sejak mengklaim jamu Herbavid-19 mampu menyembuhkan Covid-19. Herbavid-19 keluaran Satgas DPR yang baru memperoleh hak edar dari BPOM pada 30 April 2020.

    Lucius menduga klaim Satgas tersebut pesanan sponsor produsen jamu Herbavid-19. 

    Bahkan sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania mengatakan pemberian Herbavid-19 kepada pasien Covid-19 oleh dokter atas instruksi Satgas DPR Lawan Covid-19.

    Menurut dia, instruksi dari para politikus DPR tersebut diberikan sekitar dua pekan sebelum Herbavid-19 mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 30 April 2020.

    "Pakai pendekatan kekuasaan, pendekatan politik, berupa instruksi kepada para dokter untuk memberikan Herbavid-19 ini," tutur Inggrid kepada Tempo pada Ahad lalu, 3 Mei 2020.

    Pakar jamu tersebut menjelaskan bahwa ketika itu beberapa dokter menolak permintaan DPR agar memberikan Herbavid-19 kepada pasien Covid-19. Inggrid juga menampik klaim Andre Rosiade bawa Herbavid-19 dapat menyembuhkan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.