Buka Opsi PSBB, Yogya akan Gelar Rapid Test Massal Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintas di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta, DI Yogyakarta, Sabtu, 18 April 2020. Selama masa pandemi COVID-19, sejumlah ruas jalan di Yogyakarta kembali ramai oleh aktivitas warga di luar ruang yang dapat menghambat upaya penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA

    Kendaraan melintas di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta, DI Yogyakarta, Sabtu, 18 April 2020. Selama masa pandemi COVID-19, sejumlah ruas jalan di Yogyakarta kembali ramai oleh aktivitas warga di luar ruang yang dapat menghambat upaya penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah DI Yogyakarta menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten atau kota segera melakukan rapid test massal awal Mei 2020 .

    “Hasil rapid test massal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah yang harus diputuskan pemerintah terkait penanganan wabah,” ujar Sekretaris Daerah DIY R. Kadarmanta Baskara Aji, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Senin 4 Mei 2020.

    Kasus positif Corona di DIY sendiri per Senin ini sudah 115 orang. Di mana 50 kasus sembuh. Namun yang patut dicermati, ada dua klaster besar yang menyumbang penularan masif di DIY sehingga membuat kasus terus bertambah.

    Dua episentrum ini adalah klaster Jamaah Tabligh dan jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB). Penularannya sebagian besar di Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul.

    Aji mengatakan jumlah alat rapid test yang ada masih mencukupi. Menurut dia, ketersediaan Polymerase Chain Reaction (PCR) atau bahan uji swab pasien terindikasi COVID-19 juga cukup. Sebab, Yogya telah menerima reagent dan prier sebanyak 25 ribu buah dari pemerintah pusat.

    Soal keterkaitan test massal dengan rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Aji menuturkan tidak menutup kemungkinan kebijakan itu diberlakukan di wilayah DIY.

    “Keputusan PSBB tidak bisa sepihak. Pemerintah kabupaten atau kota harus diajak berembug terutama terkait dengan ketersediaan anggarannya,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.