Pakar Jelaskan 5 Alasan Masih Ada Pelanggaran PSBB

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Satpol PP Kota Bogor membawa papan informasi dalam razia operasi kepatuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Suryakencana, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memberlakukan PSBB secara menyeluruh di 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat mulai tanggal 6 Mei 2020 sebagai upaya menekan angka penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Jawa Barat. ANTARA/Arif Firmansyah

    Anggota Satpol PP Kota Bogor membawa papan informasi dalam razia operasi kepatuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Suryakencana, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memberlakukan PSBB secara menyeluruh di 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat mulai tanggal 6 Mei 2020 sebagai upaya menekan angka penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Jawa Barat. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyebut ada lima akar permasalahan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    “Pertama karena secara kebijakan, PSBB masih membolehkan lalu lintas sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Ubedilah kepada Tempo, Senin, 4 Mei 2020.

    Kedua, secara sosiologi kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki budaya guyub yang kuat. Ubedilah mengatakan, di antara budaya guyub itu adalah bercengkrama, gotong royong, dan budaya ngumpul. Sehingga tidak mudah mengubah situasi kultural tersebut karena telah melekat di tubuh sosial masyarakat.

    Ketiga, kata Ubedilah, rasionalitas masyarakat Indonesia secara umum masih rendah. Kemampuan untuk mengumpulkan, menata, dan menguatkan argumen untuk melakukan jaga jarak fisik masih rendah. “Masih menganggap tidak penting, maka cenderung abai,” ujarnya.

    Keempat, kebijakan pemerintah dan turunannya berupa petunjuk pelaksana dan anjuran lainnya belum tersosialisasi secara masif. Ubedilah menilai, masyarakat bawah belum menerima informasi utuh. Mereka yang melek informasi Covid-19 kebanyakan masyarakat perkotaan kelas menengah dan atas.

    Kelima, Ubedilah melihat elit politik memberi contoh buruk dalam situasi Covid-19. Misalnya, komunikasi publik pemerintah, koordinasi, dan cara elit menjalankan kebijakan. Ia menyebut masih ada elit politik yang membagikan sembako di jalanan dan membuat kerumunan. “Tentu itu semua membuat ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah melemah. Akibatnya masyarakat tidak mau mendengar anjuran pemerintah,” kata Ubedilah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.