Partai Koalisi Jokowi Pecah soal Kartu Prakerja, Mengapa?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020. Rapat kerja itu mengangkat tema Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020. Rapat kerja itu mengangkat tema Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai wajar jika hampir semua partai koalisi pemerintah berbalik arah dan menentang Program Kartu Prakerja.

    Itu karena tidak adanya keuntungan yang didapat partai baik secara politik maupun finansial jika membela Program Kartu Prakerja.

    "Dianggap 'mainannya Golkar' saja," ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia tersebut saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 4 Mei 2020.

    Adapun Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan hanya Partai Golkar yang tidak mengkritik Program Kartu Prakerja. Sedangkan partai-partai lainnya sesama anggota lantang menyerang.  

    Dia menduga politikus Golkar diam karena Program Kartu Prakerja di bawah Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto, Sang Ketua Umum Partai Golkar.

    Menurut Dedi, polemik Kartu Prakerja juga menunjukkan soliditas koalisi partai pendukung Jokowi sedang memprihatinkan.

    "Ada indikasi soliditas mitra koalisi pemerintah memudar," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.