Jokowi Perintahkan Bikin Hotline Pengaduan Bansos dan Sembako

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukkan isi paket sembako dari Presiden yang akan didistribusikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Setiap paket bansos berisi 14 bungkus mi instan, 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2  sarden, 2 kornet, 3 sabun batang, 1 kotak teh celup, 1 botol saos, 1 botol kecap, dan 1 liter susu. TEMPO/Nita Dian

    Warga menunjukkan isi paket sembako dari Presiden yang akan didistribusikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Setiap paket bansos berisi 14 bungkus mi instan, 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 sarden, 2 kornet, 3 sabun batang, 1 kotak teh celup, 1 botol saos, 1 botol kecap, dan 1 liter susu. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi tak hanya memerintahkan jajarannya di kabinet segera membagikan seluruh bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

    Jokowi juga menginstruksikan bawahannya cepat-cepat membuat hotline pengaduan pembagian bansor, termasuk BLT Dana Desa dan paket sembako.

    “Sehingga, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, bisa kita ketahui secara cepat," ujarnya saat membuka Rapat Kabinet Terbatas via telekonferensi dari Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini, Senin, 4 Mei 2020.

    Data penerima bansos pun diminta oleh Presiden agar dibuka secara transparan siapa yang menerima, kriteria, hingga jenis bantuannya.

    "Agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera mengoreksi di lapangan."

    Jokowi lantas memerintahkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara beserta para kepala daerah hingga kepala desa turun langsung ke lapangan untuk menyisir masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.