Program Kontroversial Kartu Prakerja, Pemerintah: Bisa Dihapus

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020.Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA

    Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020.Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan bahwa program pelatihan yang ditawarkan Kartu Prakerja di platform digital terus diawasi. Jika memang ada kelas yang dianggap bermasalah, maka pelatihan itu masih dapat dihapus.

    "Jika ada pelatihan yang dirating/diulas tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maka tentunya bisa dihentikan atau diperbaiki," ujar Ruky saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Mei 2020.

    Ruky mengatakan hal ini bisa dilakukan karena pemerintah bekerja sama dengan platform digital sebagai penyedianya. Hal ini membuat masyarakat dapat memberi masukan juga penilaian secara terbuka dan transparan. "Mereka dapat dengan mudah mencari dan membanding-bandingkan jenis pelatihan yang diminati."

    Masukan dari masyarakat, kata dia, masih sangat dibutuhkan untuk mengembangkan program ini. Apalagi ia mengatakan program-program kelas baru dikurasi sejak April. Secara keseluruhan, Ruky mengatakan saat ini sudah ada 2 ribu jenis pelatihan dari 250 lembaga pelatihan.

    "Tentunya program belum sempurna karena berumur hitungan pekan. Sumber daya kami masih terbatas," kata Ruky.

    Salah satu program pelatihan di Kartu Prakerja yang menjadi sorotan adalah kelas memancing di salah satu platform. Pelatihan ini dikritik keras oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta.

    Ruky mengatakan dalam catatan pemerintah, pelatihan yang tercatat tidak persis membahas memancing. "Pelatihan yang tercatat dalam kurasi kami adalah Paket Dasar Usaha Perikanan dari Lembaga Pelatihan Mina. Mesti cek sama Tokopedia apakah display mereka tidak akurat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.