Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Anggap Program Kartu Prakerja Tak Terawasi DPR

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Pra Kerja secara daring di Kampung Pasir Babakan, Lebak, Banten, Selasa, 14 April 2020. ANTARA
Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Pra Kerja secara daring di Kampung Pasir Babakan, Lebak, Banten, Selasa, 14 April 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta program pelatihan Kartu Prakerja dievaluasi secara total. Pasalnya, ia menilai program ini hanya sebatas narasi besar saja, bahkan banyak pelatihan yang sebenarnya tak perlu berbayar atau bahkan kontroversial.

"Ceritanya besar, hasilnya tidak maksimal. Bahkan, ada kesan menghamburkan anggaran negara," kata Saleh saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Mei 2020.

Ia mencontohkan pelatihan yang sudah banyak tersedia secara gratis adalah pelatihan seperti beternak ayam, domba, ikan, bertanam sayur, sampai pada yang lebih rumit seperti merakit jaringan elektronik. Namun di program pelatihan prakerja, kelas ini dibungkus dengan bandrol harga.

Selain itu, Saleh juga mempertanyakan program pelatihan yang menimbulkan pertanyaan publik, seperti pelatihan memancing. Ia menilai pelatihan ini tak meningkatkan kemampuan seseorang. "Karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi program ini secara total," kata Saleh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi, ia mengatakan pelaksana kegiatan ini ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara teknis, kementerian ini tidak punya mitra khusus di DPR. Karena itu, Saleh melihat akan sulit bagi DPR melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan.

"Mestinya, kartu prakerja ini di bawah kementerian teknis. Yang paling pas, kementerian tenaga kerja. Dengan begitu, bisa diawasi secara langsung oleh komisi IX," kata Saleh.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tanggapan PAN dan Analis Soal Tuntutan Diskualifikasi Prabowo-Gibran dalam Sengketa Pilpres di MK

3 hari lalu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis (kedua kiri) didampingi Henry Yosodiningrat (tengah) mengajukan pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan PAN dan Analis Soal Tuntutan Diskualifikasi Prabowo-Gibran dalam Sengketa Pilpres di MK

PAN menyatakan permintaan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dalam gugatan sengketa pilpres di MK mengada-ada.


PAN Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Jalan Tanpa Bentuk Tim

5 hari lalu

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio (kanan), Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga (kiri), Ketua DPP PAN Zita Anjani (ketiga kiri), bersama kader baru PAN Anggara Wicitra Sastroamidjojo (Ketiga Kanan), Idris Ahmad (tengah), dan Jovin Kurniawan (kedua kanan) serta politisi muda Tsamara Amany (kedua kiri)  saat pengenalan kader baru PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Jalan Tanpa Bentuk Tim

Ini alasan PAN sebut tak butuh tim transisi dari pemerintah Jokowi ke Prabowo.


Caleg PAN Jadi Pemohon Pertama Sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi

7 hari lalu

Para kader Partai Amanat Nasional (PAN) menyanyikan yel-yel usai mengajukan berkas bakal calon anggota DPR di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 12 Mei 2023. PAN mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (caleg) anggota DPR ke KPU.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Caleg PAN Jadi Pemohon Pertama Sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi

Calon legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PAN menjadi pemohon pertama dalam sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi.


Berkoalisi Tiga Kali di Pencalonan Pilpres, Prabowo Beri Sinyal Jatah Kursi PAN Lebih Banyak di Kabinet

7 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Berkoalisi Tiga Kali di Pencalonan Pilpres, Prabowo Beri Sinyal Jatah Kursi PAN Lebih Banyak di Kabinet

Capres Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan menyiapkan jatah kursi lebih bagi kader-kader PAN di kabinetnya nanti.


Prabowo Hadiri Undangan Buka Bersama DPP PAN Didampingi Zulhas hingga Gus Miftah

7 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Hadiri Undangan Buka Bersama DPP PAN Didampingi Zulhas hingga Gus Miftah

Prabowo menghadiri buka puasa bersama pengurus DPP PAN hari ini. Ia didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.


Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

9 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bicara mengenaj jatah kursi PAN di Kabinet mendatang.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

10 hari lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.


Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

11 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

Harga beras tinggi dan kelangkaannya tersebut menjadi pertanyaan tajam Komisi VI DPR RI pada langkah pemerintah dalam menangani beras.


Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

11 hari lalu

Viva Yoga Mauladi: Karena Negara Bukan Tukang Palak
Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

PAN menilai pembahasan mengenai komposisi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Mereka enggan tanggapi Golkar.