Ombudsman: Pelanggan Keluhkan Tarif Listrik Naik saat Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Ombudsman RI Laode Ida, Rabu, 6 November 2019 (Sumber: Eko Wahyudi | Tempo).

    Anggota Ombudsman RI Laode Ida, Rabu, 6 November 2019 (Sumber: Eko Wahyudi | Tempo).

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida mengatakan sejumlah pelanggan mengeluhkan kenaikan tarif listrik yang melonjak berlipat ganda di tengah masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Padahal, pemakaian dari pelanggan normal saja atau tidak naik.

    "Ini dianggap tak wajar, apalagi semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat Covid-19 ini, malah justru terbalik," kata Laode kepada wartawan, Ahad, 3 Mei 2020.

    Laode pun menyebut keadaan ini menimbulkan beberapa kecurigaan. Pertama, kemungkinan adanya faktor kesengajaan dari PT PLN yang memanfaatkan kesempatan pandemi untuk meraup keuntungan dengan diam-diam memberlakukan subsidi rakyat kepada negara.

    Laode berujar skenario itu diduga dilakukan dengan dua kemungkinan. Yakni inisiatif pimpinan PLN agar memperoleh poin positif dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau bahkan melalui kesepakatan bersama pimpinan PLN dan pemerintah.

    Kecurigaan kedua, lanjut Laode, kenaikan diduga karena tak adanya pengecekan meteran pemakaian oleh petugas PLN ke pelanggan. Namun menurut Laode, PLN juga telah mengumumkan agar pelanggan melakukan pengecekan mandiri dan melaporkannya melalui akun Whatsapp ke pihak PLN.

    "Dengan cara ini maka ada alasan bagi PT PLN untuk langsung menetapkan harga atau total nilai pemakaian listrik dalam rupiah," kata dia.

    Mengingat penerangan listrik adalah kebutuhan primer masyarakat, lanjut Laode, sudah seharusnya pimpinan PT PLN menyadari sektor ini harus dilakukan dengan prima. Ia berpendapat wabah Covid-19 tak boleh menjadi alasan untuk meminta para pelanggan melakukan swa-layanan terkait tagihan penggunaan listrik.

    "Pimpinan PT PLN (direksi dan komisaris) segera evaluasi tagihan listrik dari para pelanggan di bulan terakhir karena diduga telah lakukan kekeliruan yang merugikan para pelanggan," kata Laode.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.