KPK: Baru 23 Persen Pemda Terapkan Pendidikan Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) atau setingkat Tanam Kanak Kanak mengikuti Play Day di Gedung KPK, Jakarta, 19 Mei 2016. Play Day itu bertujuan untuk membangun karakter antikorupsi sejak dini. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) atau setingkat Tanam Kanak Kanak mengikuti Play Day di Gedung KPK, Jakarta, 19 Mei 2016. Play Day itu bertujuan untuk membangun karakter antikorupsi sejak dini. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan persentase pemerintah daerah yang telah menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah masih minim. Sejak diinisiasi pada 2019, Pemda yang telah mengimplementasikan pendidikan ini baru sekitar 23 persen dari 542 pemda di seluruh Indonesia.

    "Hingga 30 April 2020 baru 127 pemerintah yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Sabtu, 2 Mei 2020.

    Enam provinsi yang telah menerbitkan peraturan gubernur mengenai program ini, yakni Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Selain itu, ada 24 Peraturan Walikota dan 97 Peraturan Bupati yang telah diterbitkan.

    Aturan-aturan itu menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri dari 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya, 13.552 SMP serta 54.157 SD.

    Untuk menunjang implementasi pendidikan antikorupsi, KPK telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi insersi kurikulum pendidikan antikorupsi. KPK juga memberikan pelatihan antikorupsi kepada 1.200 guru setiap tahun melalui Program Pendidikan Profesi Guru.

    KPK meminta kepala daerah lainnya berkomitmen untuk segera menerbitkan peraturan supaya pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan di lebih banyak sekolah. Dengan begitu, diharapkan akan membangun budaya antikorupsi pada generasi muda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.