Politikus PKS Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengatakan peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020 kali ini bersamaan dengan kondisi ekonomi yang sangat berat. Karena itu, ia meminta pemerintah jangan menambah berat beban buruh dengan memaksa melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurut Mufida, dalam situasi ekonomi yang sangat sulit di tengah pandemi global Covid-19 ini, seharusnya buruh diberi berbagai bantuan yang meringankan.

"Tetapi yang terjadi, para buruh justru dihadapkan pada ancaman PHK, THR tidak terbayar, pengurangan gaji dan sederet kabar buruk lainnya," kata Mufida melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Mei 2020.

Menurut Mufida para buruh tahun ini mengalami sederet kesulitan mulai dari PHK sampai kekurangan biaya untuk bertahan hidup. Ia mengatakan di luar negeri, para Pekerja Migran Indonesia juga mengalami hal serupa.

"Jadi, tetap ngotot membahas RUU Omnibus Law jelas bukan tindakan bijak," ujar Mufida.

Menurut Mufida ada prioritas lain yang harus dilakukan pemerintah dan DPR selama masa pandemi ini. Sedangkan membahas RUU Cipta Kerja yang ditentang buruh pada masa pandemi ini, kata dia, seperti memanfaatkan kesempatan.






Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

15 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

1 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

2 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

5 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

5 hari lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

5 hari lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

7 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

7 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

7 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.