Puan Maharani Bicara May Day 2020 dan Covid-19

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta para buruh merayakan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2020 dengan berpedoman pada protokol Covid-19. 

    "Saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada semua buruh. Sayangnya, kita sedang menghadapi pandemi Covid-19," katanya dalam siaran persnya hari ini, Jumat, 1 Mei 2020.

    Menurut Puan, meski May Day 200 dengan mengikuti protokol Covid-19 tapi jangan mengurangi arti penting Hari Buruh.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengklaim DPR selalu memberikan perhatian besar pada nasib para buruh. Harapannya mereka bisa bekerja dengan tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak.

    Puan Maharani mengajak semua pihak bahu membahu menangani Covid-19, termasuk dampak-dampak sosial ekonominya.

    Ia meminta para pemilik usaha tidak memberhentikan para buruhnya.

    "Pemilik usaha dan para pekerja dapat bermusyawarah sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," kata Ketua DPR Puan Maharani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.