TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany menceritakan para kepala daerah merasa khawatir menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Airin mengatakan mereka berhati-hati agar tak menyalahi prinsip akuntabilitas. "Beberapa teman wali kota sampaikan, hati-hati pemberian bansos, niat baik saja tidak cukup," kata Airin dalam diskusi Ngobrol Tempo, Kamis, 30 April 2020.
Airin mengatakan pemerintah daerah sebenarnya mudah saja menggunakan APBD untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Namun, pemberian bantuan tak boleh tumpang tindih dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Dia mencontohkan, pemerintah Tangerang Selatan sudah menyerahkan data masyarakat penerima bantuan sosial ke Kementerian Sosial. Bantuan itu baru akan dicairkan pada awal April mendatang. Padahal, kata dia, ada sekelompok masyarakat yang sudah sangat memerlukan bantuan.
"Manakala kami intervensi dengan dana APBD kami terhadap jumlah warga yang kami usulkan, apakah itu akan jadi persoalan hukum di kemudian hari," ujar dia.
Airin mengatakan ada sekitar 30 ribuan warga Tangerang Selatan yang terdata akan menerima bantuan sosial, baik dari Kementerian Sosial maupun pemerintah Provinsi Banten. Ia mengatakan data tersebut telah divalidasi dengan bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Airin pun berharap pemerintah pusat segera mencairkan bantuan untuk masyarakat. Dia juga meminta agar Kemensos memastikan pengiriman bantuan yang menggunakan PT Pos Indonesia serta ojek online itu benar-benar sampai ke tujuan.
