Didesak Usut Kartu Pra Kerja, Firli: KPK Tak Bisa Grusa-grusu

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPK (Komisi Pemberantaan Korupsi) Firli Bahuri mengatakan KPK menerima semua informasi mengenai dugaan penyimpamgan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

    Meski begitu, menurut Firli, KPK tidak bisa sembarangan menetapkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

    "Kami tidak bisa kerja grusa-grusu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR di Gedung DPR hari ini, Rabu, 29 April 2020.

    Firli mengungkapkannya menjawab desakan para anggota Komisi Hukum DPR yang ingin KPK mengusut penyimpangan program Kartu Pra Kerja.

    Menurut Firli Bahuri, KPK perlu menggali semua informasi, fakta, dan bukti yang sebelum menyatakan ada tindak pidana korupsi.

    Perwira tinggi Polri tersebut menuturkan KPK perlu menggali semua informasi, fakta, dan bukti sebelum menyatakan ada tindak pidana korupsi.

    "Kalau dapat ditemukan bukti permulaan cukup, kami kejar. Sehingga membuat terang pidana dan kami temukan tersangkanya," kata Firli.

    Para anggota Komisi Hukum DPR kompak meminta KPK mengawasi penggunaan anggaran Program Kartu Pra Kerja.

    Mereka menyoroti penunjukan delapan vendor pelatihan online dalam program Pra Kerja tanpa tender dengan anggaran pelatihan mencapai Rp 5,6 triliun.

    "Bagaimana bisa terjadi (seperti itu), bagaimana strategi pengawasannya," kata politikus PDIP Arteria Dahlan dalam rapat kerja.

    Politikus Partai Gerindra Habiburokhman menilai ide program Kartu Pra Kerja sejatinya baik. Namun, pelaksanaannya berantakan.

    Maka dia meminta KPK menelusuri pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan di balik program yang menyedot anggaran APBN 2020 hingga total Rp 20 triliun tersebut.

    "Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," ucap Habiburokhman. "Kami geregetan, Pak. Jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan."

    Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan berpendapat tidak layak pemerintah menunjuk delapan vendor pelatihan online tanpa tender.

    "Potensinya sangat besar sekali terjadi penyalahgunaan. Tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup keuntungan begitu besar dan tanpa tender," tuturnya.

    Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan anggaran pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 5,6 triliun terlalu besar.

    Menurut dia, materi serupa bisa disaksikan di situs YouTube.com.

    "Seharusnya kontennya dibuat Kementerian Koperasi dan UKM. Bagikan gratis (kontennya) dan uangnya dipakai untuk modal kerja."

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.