DPR dan KPK Rapat Bahas Pengawasan Anggaran Covid-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR RI menggelar rapat kerja dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat berlangsung secara fisik dan virtual. Ketua Komisi Hukum DPR RI, Herman Hery, mengatakan agenda rapat adalah mendengar penjelasan KPK tentang anggaran pandemi Covid-19.

    "Langkah-langkah antisipasi pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah," kata Herman saat membuka rapat, Rabu, 29 April 2020. Rapat diikuti 25 anggota dari sembilan fraksi yang hadir secara fisik maupun virtual.

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ada empat celah korupsi yang perlu diwaspadai mengenai penanganan Covid-19, yaitu: saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial.

    Firli mengatakan berfokus mengikuti berbagai kebijakan pemerintah tentang Covid-19. Pasalnya anggaran pemerintah dari APBN 2020 mencapai Rp 405,1 triliun untuk kesehatan, dukungan industri, jaring pengaman sosial, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional.

    Menurut Firli, dalam pengawasan anggaran Covid-19 ini KPK mengedepankan pencegahan korupsi. "Kami sudah membuat satuan tugas gabungan," ujar dia.

    Saat laporan ini ditulis, rapat antara Komisi Hukum DPR RI dan KPK masih berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.