TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang tumpang tindih mengenai penanganan COVID-19. “Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 April 2020.
Syahrul menyebutkan empat stakeholder yang saling berkaitan dalam menangani COVID-19 itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Sosial.
Ia mengatakan, akibat peraturan empat kementerian yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah, pemerintah daerah menjadi kebingungan dalam bekerja. Bahkan, Syahrul menemukan adanya penolakan kepala desa hingga Ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang ditetapkan.
“Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu,” ujarnya. Akibatnya, penanganan COVID-19 makin susah dan korban berjatuhan
Menurut anggota DPR Fraksi PKS ini, penanganan pandemi tidak terlalu sulit asalkan arah dan jalur koordinasinya bagus. Syahrul pun meminta pemerintah pusat mengevaluasi cara kerja dalam menangani COVID-19. Misalnya sinkronisasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi untuk memutus mata rantai COVID-19.
Ia mencontohkan, data yang digunakan Kementerian Desa dalam memberikan bantuan langsung tunai atau BLT menggunakan data terbaru dari Ketua RT/RW. “Jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang dipakai dalam keadaan normal,” kata dia.
