Masih Ada Kisruh Bansos, Kali ini di Raja Ampat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat, Papua Barat, Charles A. Imbir mengatakan ada sejumlah masalah dalam pembagian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di daerahnya.

    Masalah pertama ialah pembagian yang belum merata. "Pembagian bansos tidak semua kepala keluarga dapat, sehingga muncul protes-protes," kata Charles melalui pesan singkat, Selasa, 28 April 2020.

    Charles mengatakan, selain itu ada pula perbedaan jumlah bansos yang diterima warga. Masyarakat di kampung, misalnya, hanya memperoleh beras sebanyak 5 kilogram, sedangkan masyarakat kota mendapat 10 kilogram.

    Selain itu, dia juga menyebut harga-harga di pasar mulai naik. Menurut politikus Hanura ini, stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) Raja Ampat berkisar 250 ton untuk tiga bulan ke depan.

    "Orang lebih banyak melaut untuk mancing agar bisa tetap makan ikan. Serta yang lainnya menjadi petani bunga hingga sayur dan pohon," ujar dia.

    Masalah berikutnya, kata dia, juga dialami para pegawai. Mereka mengalami pemotongan tunjangan hingga 50 persen. Honor aparatur kampung hingga sekarang belum juga cair.

    "Seluruh pembangunan terhenti. Tidak ada fasilitas agar orang bisa bekerja dari rumah. Jadi kerja dari rumah sama dengan libur," kata Charles.

    Menurut Charles, hingga saat ini sudah ada 36 kasus Covid-19 di Raja Ampat, mencakup orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Namun kata dia, informasi kesehatan juga masih terbatas di daerahnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.