Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Wacanakan Klasifikasi Informasi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah saat ini sedang sosialisasi wancana tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Klasifikasinya berupa sangat rahasia, rahasia, confidential dan terbatas," kata Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informasi Freddy Tulung dalam diskusi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (3/9).

Periode dari ketegorisasi itu meliputi: tak terbatas (sangat rahasia), 30-50 tahun (rahasia), 15-20 tahun (confidential) dan terbatas (5-10 tahun). Pemerintah tak mengkategorikan periode berdasarkan sektor, seperti pertahanan keamanan, kekayaan alam, hukum, dan sebagainya karena topiknya terlalu luas.

Anggota Komisi Informasi DPR Andreas Pareira, dalam diskusi tersebut menyampaikan, pemerintah harus mengklarifikasi hal-hal yang bersifat pengecualian informasi. "Jangan sampai RUU Rahasia Negara mengeliminir UU Keterbukaan Informasi Publik," kata anggota PDI Perjuangan ini. Andreas mengkhawatirkan poin-poin yang jadi pengecualian akan diperluas dalam RUU Rahasia Negara yang saat ini sedang dibahas DPR dan pemerintah.

Dianing Sari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rolex hingga Berlian: Apa yang Menyeret Imran Khan dan Istri ke Penjara?

2 Februari 2024

PM Pakistan Imran Khan dan istri Bushra Maneka. Al Arabiya
Rolex hingga Berlian: Apa yang Menyeret Imran Khan dan Istri ke Penjara?

Imran Khan dan Bibi didakwa membeli hadiah - termasuk perhiasan dan jam tangan - dengan harga diskon dan menjualnya dengan harga pasar.


Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

30 Januari 2024

Logo Link Net. Istimewa
Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.


Mantan PM Pakistan Imran Khan Dihukum 10 Tahun, Kasus Pembocoran Rahasia Negara

30 Januari 2024

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berhenti sejenak saat berbicara dengan Reuters selama wawancara, di Lahore, Pakistan 17 Maret 2023. REUTERS/Akhtar Soomro/
Mantan PM Pakistan Imran Khan Dihukum 10 Tahun, Kasus Pembocoran Rahasia Negara

Mantan Perdana Menteri Imran Khan pada hari Selasa, divonis 10 tahun penjara, karena membocorkan rahasia negara.


Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

20 Januari 2024

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria
Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

Nezar Patria mengatakan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial bisa melengkapi aturan-aturan yang sudah ada.


Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

12 Januari 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo dan Pengoperasian Integrasi SATRIA-1 di Desa Bowom Baru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).
Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

Teknologi BTS itu diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi.


Jusuf Kalla Bela Anies: Dari Pelaporan ke Bawaslu hingga Rahasia Negara

11 Januari 2024

Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menggelar konferensi pers ihwal penampilan debat capres ketiga di kediamannya,  Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu
Jusuf Kalla Bela Anies: Dari Pelaporan ke Bawaslu hingga Rahasia Negara

Jusuf Kalla atau JK mengatakan data anggaran alutsista di Kemenhan yang disinggung Anies saat debat bukanlah kerahasiaan negara seperti klaim Prabowo.


Dalih Prabowo Soal Data Rahasia Saat Tanya-Jawab Debat Capres, Apa Batasan Rahasia Negara?

11 Januari 2024

Dalih Prabowo Soal Data Rahasia Saat Tanya-Jawab Debat Capres, Apa Batasan Rahasia Negara?

Saat debat ketiga, Prabowo berkali-kali menyebut soal rahasia negara. Berikut batasan mengenai rahasia negara?


Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

10 Januari 2024

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Menkominfo juga melaporkan langkah yang dilakukan perusahaan teknologi Meta dalam memberantas konten judi online. Meta ternyata merespons teguran tersebut dengan menghapus lebih dari 1,65 juta konten perjudian, serta lebih dari 450 ribu iklan perjudian yang menargetkan pengguna Indonesia serta melanggar kebijakan Meta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

Teguran yang sama juga pernah disampaikan kepada Meta, pemilik Facebook dan Instagram untuk membersihkan iklan judi online.


Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

4 Januari 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

Budi Arie sebut pemerintah menyediakan master plan atau perencanaan utama dan mock up percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional.


Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

23 Desember 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

Dalam surat edaran ini, terdapat beberapa poin kebijakan. Diantaranya nilai etika AI.