TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 atau Perpu Covid-19.
Benny menilai penerbitan perpu tersebut menunjukkan ketiadaan tertib hukum yang bisa membawa Indonesia menjadi negara gagal. "Negara masih eksis tapi tertib hukumnya runtuh, dan kalau runtuh maka jadilah negara berdasarkan fasisme," kata Benny kepada Tempo, Selasa, 28 April 2020.
Benny menilai pembuatan perpu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak diperbolehkan menurut konstitusi. Dia menjelaskan, Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa penetapan anggaran negara harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan DPR selaku wakil rakyat.
Konstitusi memerintahkan presiden mengajukan Rancangan Undang-undang APBN ke DPR untuk dibahas dan disetujui. "Kewenangan presiden membuat perpu, menurut kami, hanya terbatas untuk undang-undang non-APBN," ujar dia.
Jika DPR menolak, maka yang berlaku adalah APBN tahun sebelumnya. Benny mengatakan presiden tak dapat membuat Perpu APBN dengan alasan DPR menolak. "Jika dilakukan itu against (melawan) konstitusi," ujar dia.
Benny mengakui memang tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang eksplisit melarang presiden menerbitkan Perpu APBN. Namun, kata dia, hukum dan konstitusi adalah susunan logika berpikir menurut hukum.
Ia menjelaskan, pembentukan perpu diatur dalam Bab dan Pasal 22 UUD 1945 tentang pembentukan UU pada umumnya. Sedangkan pembentukan APBN secara khusus ditentukan dalam Bab tentang Keuangan Negara Pasal 23.
Menurut Benny, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hendak menggunakan Pasal 22 untuk melanggar pasal 23 konstitusi tersebut. Dalam logika hukum, dia mengingatkan, prinsip yang khusus dipakai.
"Musuh utama logika ini adalah arbitrary action penguasa atau abuse of power atas nama menyelamatkan rakyat," kata Benny. Dia menilai, alasan ini jugalah yang digunakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
