Penggugat Curiga Perpu Covid-19 untuk Perbanyak Utang Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 28 April 2020. Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Suasana sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 28 April 2020. Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Amien Rais dkk meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau Perpu Covid-19.

    Menurut pra penggugat, Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 A UUD 1945.

    “Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1, Pas 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya yg mengatur tentang kebijakan keuangan negara adalah bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23 huruf a UUD 1945,” kata kuasa hukum pemohon, Ahmad Yani di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 28 April 2020.

    Adapun Pasal 2 Perpu Covid-19 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan defisit anggaran di atas 3 persen sampai tahun 2022, tanpa mengatur batas maksimal. Menurut Yani, praktek tersebut bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan bahwa APBN ditentukan setiap tahun.

    Selain itu, Yani mengatakan tidak diaturnya batas maksimal defisit anggaran sama saja memberikan cek kosong ke pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN sampai tiga tahun ke depan. Ia khawatir hal itu bisa disalahgunakan pemerintah untuk memperbesar pinjaman luar negeri. “Hal ini berpotensi disalahgunakan pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara khususnya pinjaman yang berasal dari luar negeri,” ujar dia.

    Para penggugat juga merasa Pasal 2 Perpu tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 tentang peran serta DPR dalam penyusunan anggaran. Dia bilang UUD 1945 mengharuskan DPR berperan dalam setiap penyusunan anggaran. Namun, Perpu Covid menihilkan peran itu sebab aturan tersebut mengikat sampai APBN 2022. “APBN harus mendapat persetujuan rakyat melalui DPR,” kata dia.

    Amien Rais, mengajukan gugatan Perpu Covid-19 ke MK bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Din Syamsuddin dan Sri Edi Swasonno. Amien cs mempersoalkan tiga pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, 3;Pasal 27 dan Pasal 28. Pemohon meminta ketiga pasal ini dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.