Kuasa Hukum Duga Ada Dua Skema Peretasan Whatsapp Ravio Patra

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ravio Patra. Change.org

    Ravio Patra. Change.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Ravio Patra, Nelson Simamora, menduga ada dua kemungkinan skema peretasan akun Whatsapp pengamat kebijakan publik itu. Yakni dengan cara penggandaan kartu sim dan dengan cara phising. “Kami tanya ke ahli (teknologi) yang setiap hari kerjanya itu, diketahui kemungkinan besar sim card dicloning,” kata Nelson dalam siaran langsung bersama KontraS, Senin 27 April 2020. 

    Proses penggandaan ini, kata Nelson, melibatkan orang yang memiliki kuasa untuk membuat kartu sim dan mendapat stempel dari operator jaringan. Peretas lalu mengambil alih Whatsapp Ravio dan mengirimkan pesan ajakan penjarahan yang kemudian dijadikan dasar penangkapan Ravio.

    Cara pertama ini menurut Nelson lebih mungkin dilakukan. Karena alih-alih mengirim pesan kepada teman-teman di lingkar terdekat Ravio, pesan itu justru dikirimkan kepada perwira polisi, dan seorang kolonel TNI. “Kemungkinan nama-nama itu, broadcast polisi dan tentara itu dari nomor ponsel yang meretas ini.”

    Nomornya milik Ravio tapi menggunakan ponsel orang lain. “Di dalam ponsel ini ada nomor-nomor tersebut.”

    Dugaan lainnya, menurut Nelson, karena Whatsapp tidak mengizinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan berantai ke sembarang orang. Namun harus kepada orang-orang yang saling menyimpan nomor kontak di ponselnya.

    Kemungkinan kedua adalah menggunakan skema phising. Yakni mencuri data-data melalui surel atau aplikasi yang ada di ponsel Ravio. Salah satunya bisa dengan pesan iming-iming hadiah, seperti pembagian kuota internet gratis yang mengharuskan target menekan tautan pada pesan itu.

    Namun Nelson menduga kecil kemungkinan Ravio Patra terpancing dengan phising seperti itu. “Enggak mungkin lah dia klik. Menurut saya, kemungkinan besar cloning sim card.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.