Mensos Bebaskan Pemda Salurkan Bansos dari APBD

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool

    Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan Pemerintah Pusat membebaskan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bantuan sosial atau bansos yang berasal dari APBD masing-masing. Ia mengatakan Pemda lebih memahami kondisi di wilayahnya masing-masing.

    "Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos sembako atau bansos tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat," kata Juliari usai konferensi pers usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, Senin, 27 April 2020.

    Juliari Batubara mengatakan anggaran tersebut adalah milik daerah. Pemerintah hanya mengatur seluruh bansos yang berasal dari APBN. "Kami harus atur supaya tidak tumpuk menumpuk, kami juga suatu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Juliari.

    Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar mengkritik sejumlah menteri yang hanya mempersulit penyaluran bantuan di tengah pandemi. "Semua kepala daerah punya uang buat rakyat untuk menalangi bantuan sembako. Tapi terhambat aturan menteri," kata Sehan.

    Apalagi dana BLT Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan dari pemerintah pusat pencairannya berbelit-belit. Walhasil, masyarakat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sebab tidak mendapat bantuan pangan dan sulit menerima BLT.

    "Saya siapkan beras 900 ton, beras premium, untuk rakyat saya. (Masyarakat) Yang enggak mendapat BLT menerima. Yang mendapat BLT menangis," tutur Sehan.

    Bupati Sehan kemudian tetap memberikan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat miskin di kabupatennya, termasuk mereka penerima BLT. "Kalau ada yang mau tangkap, tangkap aja saya. Saya mulai stres dengan keadaan gini," kata Sehan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.