Mensos Akui Ada Kendala Pembagian Bansos di Luar Jabodetabek

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama kepada 28.572 keluarga di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/4)./ Istimewa

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama kepada 28.572 keluarga di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/4)./ Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan program bantuan sosial atau bansos tambahan dari pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19 sudah berjalan sejak sepekan terakhir. Meski begitu, ia mengakui masih ada kendala dalam hal distribusi khususnya bagi daerah di luar Jabodetabek.

    Juliari mengatakan bantuan bagi masyarakat di luar Jabodetabek adalah uang tunai. Hal ini berbeda dengan warga di Jabodetabek yang berupa sembako.

    "Pelaksanaannya yang bansos tunai sudah berjalan. Walaupun masih belum banyak daerah yang kita lakukan, karena menyangkut data-data yang kami harus hati-hati," kata Juliari usai ratas bersama Presiden Joko Widodo lewat teleconference, Senin, 27 April 2020.

    Juliari mengatakan pemerintah tak ingin salah mengirimkan uang akibat data yang tak jelas. Jika salah kirim, mereka khawatir justru terjadi permasalahan di lapangan yang akan merepotkan pemerintah daerah setempat.

    Juliari mengatakan untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek dibagikan lewat dua mekanisme. "Pertama pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos. Khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank," kata Juliari.

    Program ini merupakan bantuan tambahan pemerintah untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di masyarakat. Julairi mengatakan program utama bantuan dibagi menjadi dua bagian, yakni bansos reguler seperti PKH dan program kartu sembako.

    "Sudah berjalan sangat lancar dengan perluasan menjadi 10 juta keluarga untuk PKH dan 20 juta keluarga untuk program kartu sembako. Itu sudah ongoing dengan daerah masing-masing," kata Juliari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.