Jokowi Diminta Maksimalkan Fungsi Setkab Agar Aturan Tak Tabrakan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaksimalkan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam mengantisipasi peraturan menteri yang tumpang tindih terkait penanganan COVID-19.

    “Setkab harus difungsikan untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi menteri,” kata Robert kepada Tempo, Senin, 27 April 2020.

    Robert menilai, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, pintu keluar kebijakan itu semestinya ada di tangan Presiden.

    Sebab, Kepres itu bukan hanya mengatur agar daerah patuh pada pusat, tapi komando nasional dipegang oleh satu panglima tertinggi, yaitu Presiden.

    Robert mengaku bisa memaklumi kemarahan yang ditunjukkan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar yang viral di media sosial karena aturan sejumlah menteri yang menyulitkan.

    Menurut Robert, hal itu terjadi karena tiap menteri mengeluarkan kebijakan yang bertabrakan dan menimbulkan kebingungan di daerah. Karena itu, dalam situasi pandemi ini, Robert menyarankan agar seluruh kebijakan menteri disamakan oleh Sekretaris Kabinet atau Setkab terlebih dulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.