Bansos Covid-19: Eks Menteri Desa Marwan Jafar: Pangkas Birokrasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat menikmati makan buah durian, di depan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Timur, 23 Februari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat menikmati makan buah durian, di depan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Timur, 23 Februari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta birokrasi yang mengatur bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 tidak berbelit.

    "Pangkas birokrasi yang berbelit, mulai proses pendataan, pelaksanaan hingga pelaporannya", tutur anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa itu dalam keterangan tertulisnya hari ini, Ahad, 26 April 2020.

    Marwan Jafar mengusulkan reformasi birokrasi dilaksanakan agar kebijakan bansos Covid-19 tidak berbelit-belit dan tidak tumpang tindih.

    Regulasi di tingkat pusat dan daerah harus fokus untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 secara efektif.

    "Rakyat butuh segera dibantu."

    Dia pun menyarankan antarkementerian dan lembaga harus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi hingga ke daerah berbasis desa.

    "Validitas dan akurasi data menjadi kata kunci." ujar Marwan Jafar.

    Aturan pencairan bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berbelit-belit dikeluhkan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar.

    Dalam potongan video yang viral di media sosial, politikus Partai Amanat Nasional itu kesal bahkan memaki sejumlah menteri karena aturan yang tumpang-tindih, seperti Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.