Jawaban Ketua KPAI Atas Tudingan Gratifikasi Sitti Hikmawatty

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan mengenai proses Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di Purowkerto, usai melakukan pertemuan dengan Pemkab Banyumas di Pendopo Bupati Banyumas, Jateng, Senin 9 September 2019. KPAI masih menemukan logo Djarum yang dianggap merupakan unsur eksploitasi anak terselubung pada audisi di Purwokerto, sedangkan pihak Pemkab Banyumas menyatakan sudah tidak ditemukan unsur eksploitasi anak pada audisi tersebut, sehingga masih bisa dilanjutkan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan mengenai proses Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di Purowkerto, usai melakukan pertemuan dengan Pemkab Banyumas di Pendopo Bupati Banyumas, Jateng, Senin 9 September 2019. KPAI masih menemukan logo Djarum yang dianggap merupakan unsur eksploitasi anak terselubung pada audisi di Purwokerto, sedangkan pihak Pemkab Banyumas menyatakan sudah tidak ditemukan unsur eksploitasi anak pada audisi tersebut, sehingga masih bisa dilanjutkan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengaku hanya melapor ke KPK, dan membantah mengembalikan barang gratifikasi ke KPK seperti tudingan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. "Bukan mengembalikan barang tapi melaporkan satu bingkisan sajadah kepada KPK menjelang hari raya sekitar senilai Rp 250 ribu,” kata Susanto saat dihubungi, Ahad, 26 April 2020. Menurut dia, pelaporannya diapresiasi KPK dan Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Dalam pembelaannya atas usul pemberhentian dirinya secara tidak hormat yang diumumkan Susanto pada Rabu lalu, 22 April 2020, Sitti mengatakan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Ketua KPAI itu.

    Salah satu tudingannya adalah Susanto pernah mengembalikan barang yang diduga merupakan pemberian atau gratifikasi, kepada KPK. Selain itu, ia juga menyebut Susanto bersama Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati melakukan maladministrasi dan melampaui wewenang disertai pengeluaran anggaran di luar pagu.

    Sitti Hikmawatty mengaku dijadikan musuh bersama di lingkungan internal KPAI karena mencoba mengingatkan mereka atas maladministrasi itu. "Belum lagi minimnya kemampuan kepemimpinan mereka menjadikan rentan terhadap tekanan yang masuk yang berdampak pada pilihan kebijakan.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.