Suciwati dan Aksi Kamisan Tuntut Polisi Bebaskan Pemuda di Malang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri mendiang Munir, Suciwati menunjukkan berita acara setelah melaporkan Kementerian Sekretariat Negara kepada Ombudsman RI di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Laporan disampaikan sehubungan dengan hilangnya dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tewasnya Munir pada 2004. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Istri mendiang Munir, Suciwati menunjukkan berita acara setelah melaporkan Kementerian Sekretariat Negara kepada Ombudsman RI di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Laporan disampaikan sehubungan dengan hilangnya dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tewasnya Munir pada 2004. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Malang- Komite Aksi Kamisan mengirim surat terbuka kepada Kapolri untuk menghentikan kriminalisasi tiga pemuda di Kota Malang. Dua di antaranya mahasiswa. Mewakili Komite Aksi Kamisan, Suciwati  mengatakan ketiganya merupakan aktivis yang rutin terlibat aksi kamisan di Malang. Surat dikirim ke Kapolri, ditembuskan Presiden, Ombudsman, Divisi Propam dan Komnas HAM.

    “Ketiganya terlibat dalam aksi menyuarakan hak asasi manusia, tak terlibat gerakan anarkistis,” kata Suciwati di markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Sabtu 25 April 2020. Suciwati, istri almarhum pejuang HAM Munir Said Thalib menduga polisi sengaja mengincar ketiganya yang aktif dalam menyuarakan HAM. Sama seperti yang dialami Dandhy D Laksono, Ananda Badudu, dan terakhir Ravio Patra.

    Selain terlibat Aksi Kamisan, mereka juga aktif dalam advokasi isu publik antara lain membela petani Tumpang Pitu di Banyuwangi, masyarakat Lekardowo Mojokerto yang terdampak pencemaran industri pengolah limbah, dan membela petani Tegalrejo Kabupaten Malang dalam konflik agrarian dengan perusahaan perkebunan.

    Kepolisian Resor Malang menangkap tiga pemuda bernama Ahmad Fitron Fernanda, M.Alfian Aris Subakti dan Saka Ridho pada 19 April 2020. Polisi menyangka ketiganya melanggar ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 160. KUHP menyebutkan barang siapa yang menghasut supaya melakukan tindak pidana, dan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan perundang-undangan.

    Ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara. Polisi telah memeriksa tujuh saksi dan tiga pemuda. Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Komisaris Besar Leonardus Simarmata menyatakan ketiga tersangka mencoret-coret tempat publik di enam titik pada 4 April 2020. “Coretan dengan motif provokasi masyarakat melawan kapitalisme.”

    Menurut Komite Aksi Kamisan, polisi terlalu prematur dalam menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Selama ini mereka tak terlibat dalam gerakan Anarko Sindikalis maupun gerakan anarki lain yang melakukan makar maupun gerakan lain yang bersifat melawan hukum.

    Ketiga mahasiswa didampingi secara hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang. Lukman Hakim dari LBH Surabaya Pos Malang menyatakan jika penangkapan itu cacat prodesur. Lantaran polisi tak menunjukkan surat penangkapan. “Kami akan ajukan pra peradilan,” kata Suciwati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.