Pilkada Desember 2020, Pengamat: Harus Dipertimbangkan Lagi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan hari pemilihan kepala daerah atau Pilkada pada Desember 2020 harus dipertimbangkan lagi. "Kita belum tahu seperti apa perkembangan pandemi ini, kapan puncak pandemi dan apakah dalam beberapa bulan ke depan apa benar-benar sudah melewati masa krisis dari COVID-19, atau malah ada gelombang kedua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin di Jakarta, Ahad, 26 Ahad 2020.

    Menurut dia, jika hari pemilihan digelar pada Desember 2020 artinya tahapan yang terhenti sudah harus dimulai kembali pada Juni atau menunda selama tiga bulan, sedangkan saat ini kondisi pandemi masih menunjukkan tren kenaikan kasus positif.

    Memulai tahapan pada saat masa krisis bahkan ketika belum mencapai fase puncak pandemi COVID-19 menurut dia akan sangat berisiko bagi keselamatan penyelenggara, peserta pilkada, maupun masyarakat. Hal itu, kata Ujang karena pada beberapa tahapan pilkada akan melibatkan interaksi tatap muka banyak orang. Semakin banyak interaksi sosial dalam tahapan pemilu tentunya akan meningkatkan risiko penularan.

    Memulai tahapan tergesa-gesa juga berpotensi akan membuat ketidaksiapan sistem dan metode penyelenggaraan yang tepat untuk dipakai pada masa pandemi. "Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan."

    Tidak hanya metode penyelenggaraan Pilkada, penyelenggara tentunya juga perlu memikirkan kesiapan anggaran apalagi biaya pilkada diyakini akan membengkak karena harus menyediakan standar keamanan kesehatan dari risiko penularan COVID-19. Anggaran pemerintah difokuskan pada penanganan COVID-19.

    Cukup hanya menunda tiga bulan? “Menurut saya sebaiknya Pilkada pada pertengahan atau akhir 2021 saja, sehingga penyelenggara bisa memikirkan metode terbaik dan pemerintah tidak terbebani anggarannya," ujar Ujang Komaruddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.