INFO NASIONAL — Pandemi virus corona atau Covid-19 membuat banyak negara menerapkan karantina wilayah (lockdown) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diterapkan di Indonesia. Food and Agriculture Organization/FAO atau Badan Pangan dan Pertanian PBB memperingatkan, hal ini berpotensi menghambat distribusi pangan dan menimbulkan krisis pangan dunia. Kondisi ini juga diperburuk panic buying di tengah masyarakat.
Peringatan FAO membuat Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian dan kepala daerah memperhatikan ketersediaan stok bahan pokok agar harga tak meroket. Sementara, Indonesia masih menggantungkan diri pada impor untuk memenuhi beberapa komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, gula, bawang putih. Tentunya jelang Ramadan 1441 Hijriah, ketersediaan pasokan pangan menjadi sorotan publik.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, membenarkan saat ini tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Apalagi saat ini pemerintah diuji untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah besar di tengah pandemi Covid-19. Adanya PSBB di beberapa wilayah memang agak menghambat distribusi, tapi faktor penentu stabilitas harga menjadi kunci.
“Ada dua poin besar yang harus diperhatikan. Kita menghadapi Ramadan sekaligus Covid-19, ini sesuatu yang luar biasa. Kondisi ini tak hanya dihadapi di Indonesia. Karena itu, pemerintah fokus pada dua faktor ketersediaan pangan, yakni produksi dan distribusi. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya dalam Ngobrol@Tempo bertajuk "Was-was Logistik Puasa di Tengah Pandemi”, Kamis, 23 April 2020.
Harga beras jelang Ramadan, menurutnya tiap tahun cenderung naik, tetapi produksi beras mencukupi. Selain itu, hal yang menjadi fokus pemerintah adalah ketersediaan di tiap provinsi, karena tidak semua memiliki kemampuan produksi.
Tentunya kestabilan harga sudah diperhatikan, mulai saat menyerap gabah petani hingga distribusi, khususnya di Kepulauan Riau dan Maluku Utara. Agung juga menyampaikan, Badan Pusat Statistik melaporkan saat ini stok beras paling besar atau kisaran 47,57 persen ada di rumah tangga, sebab ada dorongan pasar memenuhi safety stock.
Menanggapi hal ini, Direktur Pelayanan dan Informasi Publik Badan Urusan Logistik, Triwahyudi Saleh, mengatakan adanya permintaan beras yang cukup tinggi termasuk untuk bantuan sosial. Tetapi saat ini dibarengi masa panen, sehingga tidak membuat suplai beras terhambat.
“Kami targetkan sekitar 300 ribu ton beras petani diserap bulan April. Lalu Mei, diserap 300 ribu ton lagi, sehingga total 600 ribu ton. Ini untuk mengimbangi yang masuk dan keluar. Masuknya juga seimbang. Stok kami saat ini 1,4 juta ton. Nanti Agustus ada lagi. Artinya,pasokannya tidak masalah dan gudang Bulog mampu menampung,” katanya.
Tri juga menyinggung ketersediaan daging kerbau yang terhambat karena pandemi, tapi Bulog memastikan stok daging ayam berlimpah dan mencukupi.
Lain halnya dengan ketersediaan beras dan daging ayam yang mencukupi, harga gula justru meroket di pasaran. Adanya pandemi menjadi hambatan utama stabilisasi harga gula. Sejak Januari 2020, harga gula sudah di atas Rp 13 ribu karena panen yang tertunda, sedangkan impor gula dari India macet karena pandemi.
Menyikapi hal ini, Kementan memaksimalkan pendistribusian 250 ribu ton gula ke pasar dalam negeri. Pasokan berasal dari pabrik lokal yang diberi kewenangan untuk menggarap gula konsumsi. Jika nanti impor datang sesuai dengan target maka pasokan gula yang masuk semakin membantu menekan harga gula di pasaran.
Selain distribusi dan stok pangan, tantangan yang dihadapi adalah koordinasi antarlembaga yang menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya di DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan ada kenaikan transaksi di pasar beras Cipinang. Stok beras, menurut Arief, telah bergeser dari sentra produksi ke masyarakat.
Adanya PSBB di Jakarta juga membuat daerah melakukan pengamanan pangan dan daya beli meningkat dua kali lipat. Arus distribusi dari pemerintah pusat dinilai cukup baik, termasuk untuk pengamanan bantuan paket sembako bagi masyarakat berpenghasilan harian. (*)
