Seleksi Jabatan KPK Tak Terbuka, Akademisi: Karena Tak Independen

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, didampingi  Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (dua kiri), Fadel Muhammad (tiga kiri), Arsul Sani, Ahmad Basarah (dua kanan) dan Hidayat Nur Wahid (kanan), seusai melakukan pertemuan silaturahmi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam pertemuan KPK - MPR ini dalam rangka kerja sama penguatan pemberantasan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, didampingi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (dua kiri), Fadel Muhammad (tiga kiri), Arsul Sani, Ahmad Basarah (dua kanan) dan Hidayat Nur Wahid (kanan), seusai melakukan pertemuan silaturahmi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam pertemuan KPK - MPR ini dalam rangka kerja sama penguatan pemberantasan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Akademikus Universtas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menilai tak terbukanya proses seleksi internal jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai akibat lembaga tersebut tidak lagi independen.

    “Paradigmanya berubah, bukan lagi independen tapi lembaga bagian dari pemerintah. Bahkan sudah menjadi lembaga pencari nafkah,” kata Ficar dalam diskusi ICW melalui telekonferensi, Rabu, 22 April 2020.

    Menurut Ficar KPK saat ini sudah berubah karena adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menggantikan UU KPK yang lama. Lembaga antirasuah itu tidak lagi independen karena menjadi bagian eksekutif dan di bawah presiden, serta pegawainya berstatus aparatur sipil negara (ASN).

    Ficar menceritakan bahwa ia pernah terlibat menjadi penguji dalam proses rekrutmen jabatan Deputi Penindakan KPK di bawah pimpinan Taufiequrachman Ruki. KPK saat itu, kata dia, masih menjadi lembaga independen. Seleksi pun dilakukan melalui program Indonesia Memanggil yang terbuka bagi setiap orang.

    Adapun dalam proses seleksi yang sekarang, Ficar mengaku tak mengetahui rekrutmen tersebut hanya untuk kalangan ASN atau terbuka bagi kalangan independen. Sebab, orang-orang yang mengisi jabatan tersebut merupakan ASN.

    Misalnya, Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Mochamad Hadiyana terpilih menjadi Deputi Informasi dan Data. Adapun posisi kepala biro hukum diisi oleh jaksa fungsional pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Ahmad Burhanudin. Karena prosesnya tidak terbuka, Ficar menilai orang-orang yang berminat kerja di KPK pun tidak tahu lagi ke mana harus mendapatkan informasi.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.