Eks Komisioner Anggap Seleksi Jabatan di KPK Tak Transparan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang jurnalis menunjukkaan rekaman video upacara pelantikan serah terima jabatan terhadap empat pejabat baru KPK yang dilakukan secara tertutup di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. Pimpinan KPK melantik empat pejabat baru eselon 1 dan 2 diantaranya Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri), Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana (dua kiri), Direktur Penyelidikan KPK, Kombes Pol Endar Priantoro dan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang jurnalis menunjukkaan rekaman video upacara pelantikan serah terima jabatan terhadap empat pejabat baru KPK yang dilakukan secara tertutup di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. Pimpinan KPK melantik empat pejabat baru eselon 1 dan 2 diantaranya Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri), Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana (dua kiri), Direktur Penyelidikan KPK, Kombes Pol Endar Priantoro dan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2077-2011, Mochammad Jasin, melihat proses seleksi internal jabatan KPK tidak terbuka. “Saya lihat yang terakhir tidak ada Indonesia Memanggil, jadi disinyalir tidak terbuka seperti sebelumnya,” kata Jasin dalam diskusi ICW secara daring, Rabu, 22 April 2020.

    Indonesia Memanggil merupakan program rekrutmen KPK dalam mencari calon yang kompeten untuk mengisi sejumlah jabatan internal. Jasin menceritakan, ketika mengikuti tes pada 2004 (awal berdirinya KPK), rekrutmen Indonesia memanggil diikuti ribuan peserta. Namun, yang diterima hanya 7 orang untuk mengisi posisi 2 deputi dan 5 direktur. “Saya salah satu di antara lima direktur itu,” katanya.

    Dalam proses rekrutmen Indonesia Memanggil, kata Jasin, peserta diumumkan secara terbuka dan tahapan seleksinya transparan. Setiap tahapan juga diutamakan untuk menelusuri rekam jejak masing-masing individu. Bahkan, kekayaan yang dimiliki peserta pun dipaparkan dalam seleksi.

    Dalam proses seleksi internal jabatan saat ini, Jasin melihat ada perubahan. Sebab, proses-proses yang pernah dilaluinya dulu tidak terjadi. “Padahal kita mengidamkan lembaga ini independen, integritas tinggi, menegakkan disiplin, menjadi contoh penegakkan hukum,” kata dia.

    Proses seleksi internal jabatan KPK telah dimulai sejak 5 Maret 2020 untuk posisi Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum. Tetapi KPK baru mengumumkan tahapan seleksi ketika sudah sampai di tahap akhir pada 31 Maret 2020.

    Selain jadwal, KPK juga dianggap tidak transparan mengumumkan siapa saja calon yang mengikuti seleksi. KPK juga dinilai tidak membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan dalam proses seleksi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.