Twitter Kemenkoperekonomian Mencuit soal No Debat Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cuitan akun Twitter Kementerian Koordinator Perekonomian soal tidak ada debat tentang RUU Cipta Kerja. Twitter/@perekonomianri

    Cuitan akun Twitter Kementerian Koordinator Perekonomian soal tidak ada debat tentang RUU Cipta Kerja. Twitter/@perekonomianri

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil mengkritik Kementerian Koordinator Perekonomian ihwal cuitan 'No debat' omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Juru Kampanye Greenpeace, Asep Komarudin menilai sangat miris dan mengecewakan akun resmi kementerian mengeluarkan cuitan tersebut.

    "Akun tersebut adalah akun resmi lembaga negara, sangat tidak pantas untuk seperti itu," kata Asep kepada Tempo, Rabu, 22 April 2020.

    Asep mengatakan, sejak awal penyusunan RUU Cipta Kerja Kemenkoperekonomian sangat tidak transparan, bahkan cenderung merahasiakan. Penunjukan satuan tugas dan tim penyusunnya pun diisi kalangan tertentu saja yang akan mendapatkan keuntungan dari aturan sapu jagat itu.

    Dengan cuitan tersebut, Asep menilai justru semakin gamblang terlihat bahwa pemerintah akan tetap membahasnya kendati pandemi Covid-19. Ada pun proses sosialisasi dan pelibatan publik dianggapnya hanya formalitas belaka.

    "Menjadi gamblang pemerintah melalui Kementerian ini tetap akan memaksakan dibahas dan disahkannya omnibus law dan tidak akan menerima masukan apa pun terkait pembahasan RUU tersebut," ujar dia.

    Dalam akun Twitter resminya, Kemenkoperekonomian mengikuti tren 'lebih dari' yang sedang ramai dilakukan warganet. Tren ini dilakukan dengan mengunggah tiga gambar dengan gambar berisi lambang '>' berada di tengah. Jika diartikan, maka gambar pertama bermakna lebih dari gambar kedua.

    Gambar pertama memuat ilustrasi pepohonan, kota yang asri, dan kepastian hukum yang disertai dengan tulisan 'Dampak positif RUU Cipta Kerja'. Ada lima poin yang disebutkan, yakni meningkatkan lapangan kerja, menjaga kelestarian alam, melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan ekonomi, dan pro UMKM.

    Adapun gambar ketiga memuat ilustrasi kota yang tercemar dengan polusi udara dan limbah perusahaan, disertai tulisan 'Stigma Negatif RUU Cipta Kerja'. Ada tiga poin yang ditulis yakni merusak lingkungan, pro asing, menekan kaum buruh, dan sebagainya.

    Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan, kementerian/lembaga semestinya punya protokol yang jelas termasuk dalam bermedia sosial. Protokol itu bertujuan untuk mengatur alur informasi dan model penyampaian pesan.

    Kaidah penyampaian pesan itu, lanjut dia, harus tetap mengacu pada konteks kenegaraan. Bukan sekadar mengikuti tren, tapi abai dengan substansi. Rivanlee pun menilai cuitan itu juga menunjukkan Kemenkoperekonomian lebih mengutamakan kemasan, ketimbang isi.

    "Kalimat 'no debat' sangat tendensius untuk isu omnibus law yang kontroversial dan mendapat pertentangan dari publik," kata Rivanlee secara terpisah.

    Kemenkoperekonomian, kata dia, terkesan menutup pendapat, masukan, dan kritik publik. Alih-alih mempertimbangkan masukan dan kritik publik, kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu malah melabel kritik sebagai stigma negatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.