TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik, menyarankan CEO Ruangguru, Belva Devara, untuk menarik perusahaan bimbingan belajar daringnya dari kemitraan dengan pemerintah dalam program kartu prakerja.
"Bila tidak, pengunduran dirinya dari Stafsus Presiden itu cuma trik untuk melindungi kepentingan bisnisnya saja. Mundur dari Stafsus itu bukti akal budi. RuangGuru masih dipertahankan itu bukti akal-akalan," ucap dia melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 April 2020.
Belva sebelumnya resmi mengundurkan diri dari jajaran Staf Khusus Presiden Joko Widodo pada 21 April 2020. Pengunduran diri ini terkait keterlibatan Ruangguru sebagai mitra pemerintah dalam program kartu prakerja. Perusahaan yang didirikan Belva ini ditunjuk sebagai salah satu dari delapan perusahaan aplikator yang memberikan program pelatihan online kepada peserta kartu prakerja.
Menurut Rachland, sikap undur diri Belva itu adalah manifestasi yang dituntut publik dari pengakuan penuh terhadap adanya konflik kepentingan dalam kepesertaan Ruangguru sebagai mitra proyek pemerintah.
Padahal, kata Rachland, akar konflik kepentingan itu tidak terletak di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, di mana CEO Ruangguru mengaku tidak ikut mengambil keputusan kepesertaan proyek.
"Tetapi akarnya ada di istana, pada kejadian ketika Stafsus Presiden tidak bisa memberi rekomendasi terbaik pada Presiden, bahwa sesuai pendapat publik, pelatihan online saat ini tidak dibutuhkan," ujar Rachland.
Ia melihat Belva Devara sebagai pemilik perusahaan, memiliki kepentingan terhadap uang triliunan rupiah dalam proyek pemerintah yang menjadi persoalan itu, di mana perusahaannya sendiri menjadi mitra. "Benturan kepentingan meledak dengan keras di situ," kata Rachland melanjutkan. Alhasil, ia pun meminta agar kepesertaan Ruangguru juga turut dihilangkan.