Dikritik Rapat Omnibus Law Tertutup, Baleg DPR Beri Penjelasan

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksi tersebut mereka juga membawa sejumlah poster dengan tulisan kreatif untuk menyampaikan aspirasi mereka. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan ihwal rapat membahas omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang digelar tertutup pada Senin kemarin, 20 April 2020.

Willy mengatakan rapat dengan agenda penetapan panitia kerja (panja) dan urutan pembahasan per klaster itu memang bersifat internal.

"Itu rapat internal. Tapi nanti semua RDPU (rapat dengar pendapat umum) akan digelar terbuka," kata Willy ketika dihubungi, Selasa, 21 April 2020.

Menurut Willy, rapat internal tersebut biasanya digelar secara tertutup. Namun rapat kemarin diputuskan digelar terbuka karena kode akses masuk ke aplikasi Zoom untuk rapat itu tersebar ke publik.

Politikus Partai NarDem itu sekaligus menanggapi kritik dari Aliansi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia.

Anggota Aliansi mengaku dikeluarkan dan diblokir dari ruang rapat daring tersebut.

Willy memastikan publik akan dilibatkan dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Ia berujar, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan rapat kerja dengan pemerintah juga akan digelar terbuka.

Baleg DPR , kata dia, juga akan membuka kanal khusus di TV Parlemen dan media sosial untuk menyiarkan pembahasan omnibus law ini.

RDPU akan dimulai pada Kamis mendatang dengan mengundang para pakar, organisasi masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk mulai membahas RUU Cipta Kerja.

Menurut Willy, pembahasan akan dimulai dari Bab I yang meliputi ketentuan umum dan konsiderans dan Bab II yang mencakup maksud dan tujuan.






Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

8 jam lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

10 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

11 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

11 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

12 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

13 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

15 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

15 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

15 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

16 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR