Epidemiolog UI: Larangan Mudik Jangan Seperti PSBB, Tak Efektif

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat 3 April 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat 3 April 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan mudik.

    Meski begitu, rencana ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih serius. "Keputusan yang tepat. Perlu diterjemahkan secara operasional agar terimplementasi dengan benar," kata Pandu saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2020.

    Ia mengatakan pemerintah harus tegas dalam menerapkan aturan ini. Jika memang serius, aturan ini perlu diterapkan sepenuhnya dan merata di seluruh Indonesia. "Ya apakah benar-benar tidak ada yang mudik. Seperti PSBB saja tidak terimplementasi," kata Pandu.

    Pandu mengatakan jangan sampai penerapan larangan mudik ini seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menilai PSBB yang diterapkan di sejumlah daerah untuk menekan penyebaran Covid-19 tak berjalan efektif. Pemerintah tak punya manajemen yang baik untuk memastikan pembatasan berjalan secara benar.

    Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan patokan keberhasilan PSBB. Indikator itu adalah apakah masih ada kerumunan, kemacetan, warga yang tak menggunakan masker, warga yang tak mencuci tangan, warga yang tak cek suhu tubuh, hingga ketersediaan fasilitas cuci tangan.

    Namun Pandu mengatakan dari semua indikator ini, pemerintah ia nilai tak memiliki data pasti yang digunakan. Ia mennilai tak ada manajemen yang baik dalam pelaksanaan PSBB di tiap daerah.

    "Berapa persen yang ga pakai masker, di mana, kenapa, yang dagang diatur, disedaikan tempat cuci tangan. Semua kegiatan harus ada indikatornya," kata Pandu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.